SINTANG, TB – Pemerintah Kabupaten Sintang harus berhadapan dengan tantangan fiskal berat menyusul pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp338 miliar. Namun, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menegaskan bahwa komitmen untuk menjaga prioritas pembangunan daerah tetap harus menjadi hal yang utama.

“Meski mengalami pemotongan yang signifikan, kami bertekad menjaga fokus pembangunan. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi tiga pilar utama yang tidak boleh dikorbankan,” tegas Indra Subekti.

Subekti menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan publik yang sangat vital. Pemotongan anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Fasilitas puskesmas, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kelengkapan obat-obatan harus tetap menjadi perhatian utama. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan kualitas hidup masyarakat Sintang,” ujar Indra Subekti.

Di sisi infrastruktur, Indra Subekti menyoroti bahwa konektivitas merupakan nadi perekonomian daerah.

“Pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelas Indra Subekti.

“Dunia pendidikan adalah penopang masa depan generasi muda Sintang. Kita harus memastikan sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, mendapatkan dukungan yang memadai agar proses belajar mengajar berjalan optimal. Ini menyangkut pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah,” papar Indra Subekti.

Menyikapi kondisi anggaran yang ketat ini, Subekti menekankan pentingnya penyusunan ulang skala prioritas secara sangat cermat dan realistis oleh pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah harus melakukan penajaman prioritas. Program-program yang bersifat strategis dan langsung menyentuh pelayanan dasar masyarakat harus diutamakan. Efisiensi, efektivitas, dan akurasi dalam penggunaan setiap rupiah anggaran menjadi kunci mutlak,” pungkasnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa dampak pemotongan dana tidak terlalu membebani masyarakat, khususnya dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, dan akses infrastruktur. DPRD berharap kolaborasi yang erat dengan eksekutif dapat menghasilkan skenario anggaran yang tetap pro-rakyat di tengah keterbatasan.