SINTANG, TB – Pemerintah Kabupaten Sintang akan melakukan pendataan ulang terhadap warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pendataan tersebut akan dilengkapi dengan nama dan alamat yang jelas agar pemerintah daerah dapat memberikan solusi dan bantuan secara tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sintang.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan, saat memberikan paparan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Kelam Permai, Sungai Tebelian, dan Dedai di Aula SMK Negeri 1 Sintang pada Selasa, 10 Februari 2026.

Kurniawan menjelaskan bahwa berdasarkan data sementara, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang mencapai sekitar 8 persen atau setara dengan 40 ribu orang, dengan penghasilan rata-rata Rp640 ribu per bulan. Dari jumlah tersebut, terdapat warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dengan pendapatan hanya sekitar Rp10.700 per hari atau Rp322 ribu per bulan.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini permasalahan utama dalam penanganan kemiskinan adalah belum tersedianya data by name by address. Oleh karena itu, Wakil Bupati Sintang telah menginstruksikan Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menyurati para kepala desa agar mengidentifikasi langsung warga miskin, terutama yang masuk kategori miskin ekstrem seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, cacat permanen, dan orang tua tunggal.

Kurniawan menegaskan bahwa hasil pendataan dari desa akan dikumpulkan ke Dinas PMD untuk diolah dan dilaporkan kepada Wakil Bupati Sintang selaku Ketua Tim Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus penggunaan dana desa pada tahun 2026.