SINTANG, TB – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Resiliensi Fiskal dan Pendanaan Alternatif di Ruang Rapat Kolaborasi Bappeda Sintang pada Selasa, 28 April 2026 yang lalu.

FGD tersebut dihadiri perwakilan 11 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, anggota Badan Anggaran DPRD Sintang, Rudy Andreas, serta perwakilan NGO Pattiro.

Dalam arahannya, Sekda Sintang menyampaikan bahwa Kabupaten Sintang saat ini menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.

“Kabupaten Sintang mengalami pemotongan anggaran yang signifikan, yakni sekitar Rp388 miliar pada tahun 2026. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan dan memaksa kita untuk berpikir lebih adaptif, cermat, dan strategis dalam mengelola sumber daya yang terbatas,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan kerja konvensional sudah tidak lagi relevan dalam menghadapi kondisi saat ini.

“Pendekatan business as usual tidak lagi memadai. Kita perlu memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui dua hal utama, yaitu memastikan belanja daerah tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan berkelanjutan, serta membuka dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif di luar APBD,” tegas Kartiyus.

Ia juga mengapresiasi langkah awal kolaborasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui berbagai inisiatif.

“Saya mengapresiasi bahwa selama ini Kabupaten Sintang telah mulai membangun kolaborasi melalui berbagai inisiatif, seperti CSR Award dan Mitra Pembangunan Award. Ini merupakan modal penting. Namun ke depan, kolaborasi tersebut perlu didorong lebih sistematis, terarah, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Kartiyus meminta seluruh OPD untuk memastikan setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Saya minta setiap OPD memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Hindari fragmentasi kegiatan yang kurang berdampak. Bangun tata kelola yang transparan, berbasis data, dan terukur, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat,” pesannya.

Selain itu, ia mendorong OPD untuk aktif mencari peluang pendanaan alternatif dari berbagai sumber.

“Identifikasi peluang pembiayaan dari sektor swasta, filantropi, kemitraan pembangunan, maupun skema inovatif lainnya. Pastikan juga terdapat mekanisme kelembagaan yang mampu mengelolanya. Tidak ada satu OPD pun yang dapat bekerja sendiri dalam situasi ini. Sinergi menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan,” tambahnya.

Mengakhiri arahannya, Kartiyus berharap hasil FGD ini tidak hanya menjadi dokumen semata, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan langkah konkret.

“Hasil kajian dari FGD ini harus menjadi dasar dalam merumuskan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyiasati keterbatasan fiskal, tanpa mengorbankan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya.