SINTANG, TB – Keterbatasan anggaran daerah dinilai tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, yang mengingatkan pentingnya menjaga standar layanan kepada masyarakat meskipun kondisi fiskal tidak ideal.

Menurutnya, situasi keuangan daerah yang terbatas justru menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan cara kerja yang lebih efektif. Ia menilai, dengan perencanaan yang tepat dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal, berbagai program tetap dapat berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Senen Maryono juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan anggaran. Pendekatan yang kreatif, kata dia, sangat diperlukan agar program pembangunan tidak stagnan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran harus terus dijaga guna mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Dalam kondisi seperti ini, bukan berarti layanan ikut melemah. Justru diperlukan kecermatan dalam menentukan prioritas agar setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat luas,” ungkap Senen Maryono.

Senen Maryono menekankan bahwa sektor-sektor mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap harus menjadi fokus utama. Dengan menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas, pemerintah dinilai dapat memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang layak, meski di tengah keterbatasan anggaran.

Tak hanya itu, Senen Maryono juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu membantu mengatasi berbagai kendala yang ada secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Senen Maryono menambahkan, penentuan skala prioritas yang tepat menjadi kunci utama dalam menjalankan program pembangunan. Program yang dijalankan harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran bukan lagi menjadi hambatan, melainkan dorongan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.