SINTANG, TB – Rencana penerapan retribusi baru di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang masih terus dibahas, menyusul adanya beragam tanggapan dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Perbedaan respons ini dinilai menjadi sinyal bahwa komunikasi dan pendalaman kebijakan masih perlu dilakukan secara intensif.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sintang, Toni, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan sawit. Dari hasil komunikasi itu, terlihat bahwa belum semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap rencana kebijakan tersebut.

“Kami sudah berinteraksi dengan beberapa perusahaan, dan memang respons yang muncul tidak seragam,” kata Toni.

Meski demikian, Toni menegaskan bahwa kebijakan retribusi ini tidak hanya ditujukan kepada perusahaan besar saja. Menurutnya, seluruh pelaku usaha di sektor sawit akan masuk dalam cakupan aturan tersebut, termasuk kebun plasma dan petani mandiri. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam penerapan kebijakan ini.

“Kebijakan ini berlaku untuk semua, baik perusahaan inti maupun masyarakat yang mengelola sawit,” ujar Toni.

Toni mengajak seluruh pihak, khususnya perusahaan, untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian dari kontribusi bersama dalam pembangunan daerah. Ia menilai, sudah semestinya sektor swasta ikut berperan aktif dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

“Kalau masyarakat saja siap mendukung, tentu perusahaan juga diharapkan memiliki komitmen yang sama,” ucap Toni.

Toni juga menjelaskan bahwa hasil dari retribusi tersebut nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur yang juga selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan, seperti akses jalan. Oleh karena itu, menurutnya, dukungan dari perusahaan menjadi hal yang penting agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.