SINTANG, TB – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sintang didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Dorongan ini menyusul kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menegaskan bahwa dalam situasi anggaran yang ketat ini, pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada transfer pusat. Ia mendesak agar Pemda segera mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kerja sama lintas sektor, dan menerapkan efisiensi penggunaan anggaran.

“Pemerintah daerah harus mulai melihat peluang lain, termasuk meningkatkan pendapatan daerah. Kita tentu tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pusat,” tegas Hikman Sudirman, Rabu 19 November 2025 kemarin.

Hikman Sudirman menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan anggaran dari pusat telah mengakibatkan banyak program pembangunan yang telah dirancang terpaksa mengalami penundaan atau bahkan peninjauan ulang. Hal ini, menurutnya, berimbas langsung pada laju pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang.

“Kegiatan-kegiatan yang sudah masuk dalam rencana kerja terpaksa ditinjau ulang karena keterbatasan anggaran. Ini situasi yang sulit, tetapi harus kita hadapi,” ungkap Hikman Sudirman.

Ia juga mengingatkan kompleksitas tantangan yang dihadapi Kabupaten Sintang. Kondisi geografis kabupaten yang luas dan memiliki banyak wilayah pedalaman dan terpencil mengharuskan pemerintah mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan anggaran yang kuat, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan akan terhambat.

“Dampak akhirnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Akses masyarakat di pelosok terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bisa terhambat jika infrastruktur tidak terbangun dengan baik. Itu yang harus kita cegah,” pungkasnya.

Oleh karena itu, Komisi B DPRD Sintang mendorong beberapa langkah strategis. Pertama, optimalisasi PAD melalui penertiban dan inovasi retribusi. Kedua, menjajaki kerja sama pembiayaan dengan pihak ketiga, baik swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta. Ketiga, melakukan efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program yang berdampak langsung dan luas bagi kesejahteraan masyarakat.