DPRD Sintang Terima Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027

SINTANG, TB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Senin, 16 November 2026.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sintang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, didampingi Wakil Ketua DPRD Yohanes Rumpak. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala, Wakil Bupati Florensius Ronny, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, menyampaikan bahwa Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 merupakan dokumen kebijakan penting yang harus mampu menjawab berbagai persoalan strategis di Kabupaten Sintang.

Menurutnya, penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belanja pemerintah daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan.

“Nota Keuangan dan Raperda APBD ini merupakan dokumen kebijakan yang sangat penting. Karena itu, perencanaan anggaran harus mampu menjawab persoalan-persoalan strategis yang ada di Kabupaten Sintang,” kata Indra Subekti.

Indra Subekti menegaskan, berbagai hambatan dan kendala yang terjadi selama tahun anggaran berjalan perlu menjadi bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya. Hal tersebut diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, kita harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” tambah Indra Subekti.

Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD. Melalui proses pembahasan selanjutnya, berbagai aspek dalam rancangan anggaran diharapkan dapat dicermati secara menyeluruh.

Dengan demikian, APBD 2027 nantinya dapat menjadi instrumen kebijakan keuangan daerah yang memperhatikan ketentuan hukum, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pembangunan Kabupaten Sintang.

__Terbit pada
16 November 2026
__Kategori
Parlemen

Penulis: Admin Teras Borneo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *