DPRD Sintang Gelar Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026

SINTANG, TB – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menegaskan pentingnya menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi substansi program maupun struktur penganggarannya.

Ia mengingatkan agar proses pembahasan APBD tidak hanya berorientasi pada penyelesaian dokumen anggaran, tetapi juga memastikan seluruh kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Penegasan tersebut disampaikan Indra dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda penyampaian jawaban atau tanggapan Bupati Sintang atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2027, Rabu, 18 November 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Indra Subekti menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan APBD harus memperhatikan aspek akuntabilitas agar anggaran yang nantinya disepakati benar-benar dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

Menurutnya, rancangan peraturan daerah tentang APBD harus memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari substansi kebijakan hingga struktur anggaran yang disusun.

Indra Subekti berharap pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berharap pembahasan APBD 2027 mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dan pelanggaran hukum,” ungkap Indra Subekti.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah tidak berhenti setelah APBD ditetapkan. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, harus dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut penting agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan.

“Proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara baik dan benar agar APBD 2027 dapat menjadi landasan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sintang,” kata Indra Subekti.

Menurut Indra Subekti, APBD merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, setiap alokasi anggaran harus disusun dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta prinsip pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Melalui pembahasan APBD 2027, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki landasan yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pelaksanaannya.

__Terbit pada
18 November 2026
__Kategori
Parlemen

Penulis: Admin Teras Borneo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *