SINTANG, TB – Pemangkasan dana transfer pusat sebesar Rp388 miliar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun 2026 memaksa pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk membuat penajaman skala prioritas pembangunan. Pemangkasan anggaran yang signifikan ini mengharuskan setiap rencana proyek ditimbang ulang berdasarkan urgensi dan dampak langsungnya bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, secara khusus menekankan hal ini sebagai langkah krusial dalam menghadapi situasi keuangan yang ketat. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus bersikap lebih selektif dan tidak dapat menjalankan semua usulan pembangunan secara serentak.

“Pemerintah perlu mengutamakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat luas. Kita harus mengutamakan pembangunan yang sifatnya skala prioritas, jadi tidak semua usulan bisa dikerjakan sekaligus,” tegas Indra Subekti.

Indra Subekti menegaskan bahwa dalam kondisi anggaran yang terbatas, penentuan skala prioritas bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan. Ia menambahkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan DPRD harus diperkuat untuk memastikan bahwa proses penentuan prioritas ini dilakukan secara objektif dan transparan.

“Perencanaan pembangunan yang baik harus berbasis data, aspirasi masyarakat, dan kebutuhan wilayah yang riil. Sinergi ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien,” tambah Indra Subekti .

Indra Subekti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memahami kondisi ini. Menurutnya, momentum ini justru dapat menjadi peluang untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pembangunan ke depan benar-benar berfokus pada program-program yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik, di mana keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya proyek, tetapi dari ketepatan sasaran dan manfaatnya bagi masyarakat.