SINTANG, TB – Upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah menjadi sorotan di Kabupaten Sintang. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan melalui strategi yang terarah dan terukur.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Anton Isdianto, menilai bahwa PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki. Ia menyebut, kualitas pelayanan publik juga berkaitan erat dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatannya sendiri.

Menurut Anton Isdianto, pengelolaan PAD harus dilakukan secara transparan dan profesional agar mampu membangun kepercayaan masyarakat. Ia meyakini, ketika pengelolaan dilakukan dengan baik dan akuntabel, masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi.

Anton Isdianto juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai sektor strategis untuk mengoptimalkan PAD, seperti pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset dan potensi lokal. Selain itu, inovasi dalam pelayanan serta pemanfaatan teknologi dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan.

“Yang terpenting bukan hanya mengejar angka, tetapi bagaimana potensi daerah bisa dikelola maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya Anton Isdianto.

Anton Isdianto mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang agar memiliki perencanaan jangka menengah hingga panjang dalam meningkatkan PAD. Hal tersebut mencakup pendataan potensi ekonomi secara menyeluruh, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan sistem pengawasan agar pengelolaan berjalan efektif.

Dirinya menilai, jika PAD dapat terus ditingkatkan, maka pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih luas. Dengan begitu, pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program sosial dapat dilakukan secara lebih mandiri tanpa ketergantungan besar pada pemerintah pusat.

“Kalau PAD kuat, pemerintah daerah punya fleksibilitas lebih dalam mengatur anggaran untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.