SINTANG, TB- Pemerintah daerah tidak lagi leluasa mengalokasikan APBD khususnya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark atau transfer dari pemerintah pusat. Saat ini budget dana sudah diatur oleh pemerintah pusat arah peruntukannya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengatakan kebijakan pemerintah pusat membagi dua penyaluran DAU mengakibatkan perubahan pada penyusunan APBD pada tahun 2023 ini.

“Tahun ini terjadi penyesuaian APBD karena ada instruksi dari pusat agar kita mengalokasikan anggaran yang cukup besar di dinas pendidikan. Perubahan ini mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran tahun 2023,” kata Ronny, Minggu 29 Oktober 2023.

Sementara untuk penyusunan APBD tahun 2024 sudah dipastikan juga mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

“Jadi masih ada aturan DAU Eermark yang mengatur di dalam penyusunan APBD 2024. Ada arahan dari pemerintah pusat bahwa DAU terutama berfokus kepada Dinas Pendidikan dinas, kesehatan dan dinas PU dan perkim,” kata Ronny

Roni mengatakan alokasi anggaran Kabupaten Sintang tahun 2024 di dalam RKPD, KUA dan PPAS untuk kesehatan dan PU dan Perkim sesuai arahan pemerintah pusat sudah mencukupi target yang ditetapkan.

“Hanya untuk yang sektor pendidikan belum cukup, jadi ada beberapa kegiatan infrastruktur yang harus kita rasionalkan untuk memenuhi kuota ataupun jatah anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk yang diarahkan ke dinas pendidikan,” jelasnya.

Rasionalisasi anggaran ini tentu berdampak terhadap penganggaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Apalagi pelanggaran tersebut diyakini sudah mencakup kebutuhan-kebutuhan prioritas. Meski begitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tetap akan mengikuti arahan pemerintah pusat memenuhi target anggaran sesuai yang telah ditetapkan.

“Hanya memang untuk tahun ini karena kita udah belajar dari tahun lalu untuk dinas pendidikan memang udah kita siapkan anggaran agak besar. Jadi adapun kekurangan saya pikir tidak terlampau besar lagi. Jadi kalau ditanya ada dampaknya tentu ada dampaknya sedikit,” kata Ronny.

Politisi Partai Nasdem ini mengatakan meski dana Dinas Pendidikan tahun 2023 mencapai 147 miliar nyatanya masih belum mampu mengakomodir seluruh kekurangan infrastruktur maupun sarana dan prasarana di bidang pendidikan.

“Di lapangan masih banyak kita temui lokal kelas yang rusak dan bangunan sekolah yang tidak layak lagi digunakan namun belum mampu tercover semua dengan dana yang sudah kita alokasikan cukup besar itu,” ujar Ronny.

Ia berharap dengan alokasi anggaran yang cukup besar itu, dunia pendidikan di Kabupaten Sintang bisa semakin meningkat sebab pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun daerah.

“Harapan kita kekurangan-kekurangan yang ada di dunia pendidikan itu bisa kita minimalisir secara bertahap untuk peningkatan kualitas sdm masyarakat kita,” harapnya.