Sosialisasi Perda Harus Dioptimalkan

SINTANG, TB- Welbertus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengatakan bahwa persetujuan Bupati terhadap Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah keharusan.

“Karena sebelum disahkan menjadi Raperda Inisiatif nanti kan kita ada rapat juga internal,” kata Welbertus di DPRD Sintang Jumat, 9 Desember 2022.

Ia menyebutkan bahwa saat ini, persetujuan Bupati sudah dalam proses.

“Untuk persetujuan bupati sudah dalam proses, mungkin satu dua hari ini selesai karena hari ini kita juga paripurna internalnya mungkin besok surat bupatinya sudah ada, sehingga kemudian nanti pada hari Senin ini bisa kita laporkan kepada pimpinan,” jelasnya.

Raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut akan dibahas melalui panitia khusus. Pembahasan menunggu penjadwalan dari Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.

“Kalau untuk pembahasannya, kita menunggu jadwal dari Badan Musyawarah DPRD. Jadi ini kan harus Bamus dulu, tetapi saya kira ini sudah masuk pada proses itu sehingga kita nanti dalam minggu-minggu depan ini sudah bisa masuk kepada pembahasan,” terangnya.

Welbertus menyebutkan bahwa untuk tahun 2022 ini sudah ada enam Raperda yang di godok DPRD untuk menjadi produk hukum.

“6 Raperda ini usulan pemerintah daerah, akan segera disahkan dalam waktu dekat,” bebernya.

Welbertus mengatakan sudah banyak Raperda yang ditetapkan menjadi peraturan daerah. Welbertus menilai masih banyak penerapannya yang belum optimal. Hal tersebut diduga karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah.

“Dari perda-perda tersebut penerapannya di Kabupaten Sintang ada yang sudah optimal dan juga ada yang belum, tapi saya tidak merinci. Harapan kita kepada pemerintah terhadap Raperda yang sudah di Perda kan dan sudah disahkan agar segera di sosialisasikan kepada masyarakat,” harapnya.

“Nah ini yang kemudian saya melihat titik lemahnya di situ, kurang sosialisasi padahal sudah kita sahkan, tapi sosialisasinya kurang tetapi ke depan kita berharap agar ada perbaikan supaya sosialisasi setelah ada pengesahan,” tambahnya.

__Terbit pada
9 Desember 2022
__Kategori
Parlemen

Penulis: Admin Teras Borneo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *