SINTANG, TB – Tiga OPD di Kabupaten Sintang menerima penghargaan karena berhasil mencetak capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi hingga pertengahan tahun 2025. Ketiganya adalah DPMPTSP, RSUD AM Djoen, dan Dinas Kesehatan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, di akhir kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Aula Bappenda Sintang pada Kamis, 7 Agustus 2025. FGD ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola penerimaan daerah.

Kartiyus menekankan bahwa pertemuan ini penting untuk mengevaluasi kinerja OPD dalam mengejar target PAD serta membahas hambatan yang mereka hadapi.

“Diskusi hari ini untuk saling mengingatkan, mengevaluasi, dan mencari solusi atas kendala yang ada,” kata Kartiyus.

Kartiyus menjelaskan bahwa realisasi PAD Sintang hingga Juni 2025 baru mencapai Rp100,7 miliar atau 47 persen dari target tahunan sebesar Rp211 miliar. Ia berharap dalam sisa waktu enam bulan ke depan, capaian tersebut bisa mencapai 95 persen.

Kartiyus juga mengingatkan bahwa dana transfer dari pusat terus menurun, sementara tuntutan kemandirian fiskal daerah makin tinggi.

“Mendagri menuntut mulai 2026, belanja pegawai harus maksimal 30 persen. Di Sintang tahun ini masih 42 persen. Belanja pembangunan seharusnya 45 persen, kita baru 19 persen. PAD kita baru 5 persen dari APBD, padahal idealnya 20 persen agar disebut mandiri,” ujar Kartiyus.

Untuk itu, ia terus mendorong 14 OPD penghasil PAD agar aktif mencari sumber pendapatan baru dan memaksimalkan potensi yang ada.

“Sintang masih aman dari hutang. Sementara daerah lain ada yang masih menanggung utang. Ini modal yang harus kita jaga,” tambah Kartiyus.

Sementara itu, Kepala Bappenda Sintang, Selimin, menyampaikan rincian capaian PAD beberapa OPD. DPMPTSP jadi yang tertinggi dengan realisasi 329 persen atau Rp1,8 miliar dari target hanya Rp550 juta.

“RSUD AM Djoen juga cukup tinggi, sudah mencapai 62 persen atau Rp43,6 miliar dari target Rp70 miliar. Dinas Kesehatan sudah 48 persen atau Rp14,4 miliar dari target Rp29,5 miliar. Disdukcapil juga 40 persen dari target Rp600 juta,” kata Selimin.

Selimin juga mendorong agar seluruh OPD mengurangi pembayaran tunai untuk pajak dan retribusi.

“Kami terus upayakan agar pembayaran dilakukan secara non-tunai untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi,” pungkasnya.