SINTANG, TB- Pemerintah Kabupaten Sintang diminta untuk segera mengisi formasi jabatan struktural dan fungsional yang kosong. Permintaan ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Maryono, karena kekosongan jabatan tersebut dinilai bisa menghambat kelancaran roda pemerintahan.

Menurut Senen, kekosongan jabatan di beberapa perangkat daerah harus segera diatasi agar tidak mengganggu kinerja birokrasi, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

“Kita minta agar formasi jabatan yang kosong baik itu struktural maupun fungsional bisa segera diisi supaya pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Senen belum lama ini.

Ia juga menyarankan agar pengisian formasi jabatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di masing-masing instansi, serta memperhatikan peningkatan jumlah pegawai yang pensiun tiap tahun.

“Pemerintah juga harus memperhatikan peningkatan jumlah pensiun PNS yang tiap tahun terus bertambah. Jadi formasi CPNS atau PPPK yang dibuka harus benar-benar sesuai kebutuhan yang ada di lapangan,” ujarnya

Politisi PAN ini menyampaikan bahwa hal ini menjadi perhatian penting karena kekurangan pegawai bisa berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan penyusunan perencanaan serta pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Ia mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang untuk lebih aktif dalam memetakan kebutuhan pegawai dan menjalin koordinasi dengan kementerian terkait agar mendapatkan formasi yang sesuai dengan situasi daerah.

“Jangan sampai ada dinas yang berjalan setengah tenaga hanya karena kekurangan pejabat di posisi penting. Ini menyangkut pelayanan ke masyarakat dan realisasi program kerja kepala daerah,” tegasnya.

Dengan pengisian jabatan yang cepat dan tepat, lanjut Senen, pelaksanaan program kerja pemerintah dapat berjalan maksimal dan masyarakat pun bisa merasakan manfaat dari layanan publik yang berkualitas.

“Saya minta supaya segera dilakukan pengisian formasi jabatan struktural maupun fungsional yang kosong agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan dan pelayanan roda pemerintahan,” jelas Senen.