Wardianus: LKPJ Bukan Formalitas, Tapi Alat Ukur Kinerja Pemda

SINTANG, TB – Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sintang Tahun Anggaran 2025 dinilai sebagai momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan arah pembangunan ke depan. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Wardianus, menegaskan bahwa agenda tersebut memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan DPRD.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari laporan administratif semata, tetapi juga sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa DPRD ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak langsung.

“Kami ingin melihat bahwa program yang dilaksanakan bukan hanya selesai di atas kertas, tetapi betul-betul dirasakan oleh masyarakat,” ujar Wardianus.

Wardianus menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sintang pada Jumat, 27 Maret 2026 yang lalu. Ia menyebut LKPJ menjadi salah satu instrumen utama bagi legislatif dalam menilai kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

Wardianus juga menilai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang cukup positif. Beberapa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran disebut mengalami peningkatan.

“Secara umum ada kemajuan yang terlihat, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wardianus.

Wardianus mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak merasa puas. Ia menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar kualitas pembangunan dapat terus ditingkatkan.

“Perbaikan harus terus dilakukan supaya program ke depan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Wardianus.

Terakhir, Wardianus menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan agar hasil pembangunan lebih optimal.

“Kerja sama dan komitmen bersama sangat diperlukan agar pembangunan berjalan maksimal,” pungkasnya.

__Terbit pada
30 Maret 2026
__Kategori
Parlemen

Penulis: Admin Teras Borneo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *