SINTANG, TB – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun 2026 diperkirakan belum dapat menjawab kebutuhan besar di bidang infrastruktur. Keterbatasan anggaran membuat banyak rencana pembangunan harus disesuaikan. Situasi ini dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi harapan masyarakat di seluruh kecamatan.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Monopo, menyampaikan bahwa persoalan infrastruktur sudah lama menjadi keluhan warga, baik jalan, jembatan, maupun fasilitas dasar lainnya. Ia menyebutkan bahwa masalah tersebut terjadi merata di hampir semua wilayah.

“Keluhan infrastruktur datang dari berbagai kecamatan. Masyarakat ingin jalan bagus, jembatan layak, dan pelayanan dasar yang memadai,” ujar Jimi Monopo.

Ia menilai APBD 2026 belum mampu menjawab seluruh kebutuhan itu sehingga pemerintah perlu menetapkan skala prioritas secara bijak. Menurutnya, pemilihan program yang benar-benar mendesak harus dilakukan agar pembangunan tetap berjalan meski anggaran terbatas.

“Kondisi APBD kita tidak cukup kuat untuk memenuhi semua usulan. Pemerintah harus menentukan prioritas yang jelas dan adil agar tidak ada daerah yang tertinggal,” kata Jimi Manopo.

Ia memberikan perhatian khusus bagi wilayah perbatasan yang menjadi daerah pemilihannya. Menurutnya, masyarakat di sana sering kali berada dalam kondisi lebih sulit karena akses yang terbatas.

“Saya berharap pemerintah memberi perhatian serius kepada wilayah perbatasan. Kondisi mereka membutuhkan dukungan ekstra karena akses yang jauh dan fasilitas yang belum memadai,” ujar Jimi Monopo.

Ia menegaskan DPRD akan tetap mengawal agar pembangunan berjalan seimbang di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. “Kita akan terus memperjuangkan pemerataan pembangunan supaya masyarakat merasakan perubahan yang layak,” pungkasnya.