Pasca Pandemi Covid 19, Peningkatan Infrastruktur Harus Jadi Skala Prioritas

SINTANG, TB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sintang meminta kepada pemerintah untuk menjadikan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi skala prioritas dalam penggunaan APBD Kabupaten Sintang Tahun 2023.
Kuet Sung mengatakan saat ini di daerah pedalaman Kabupaten Sintang infrastruktur masih sangat minim padahal infrastruktur sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid 19.
“Perekonomian daerah mengalami keterpurukan pasca pandemi covid 19. Perbaikan infrastruktur harus dijadikan skala prioritas oleh pemerintah. Utamakan peningkatan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, supaya kegiatan transportasi barang dan jasa bisa mudah dilakukan sehingga akan membantu menurunkan inflasi yang terjadi akibat tersendatnya distribusi,” ujar Kuet Sung.
Politisi Partai PDI Perjuangan juga mengatakan pasca pandemi covid 19, banyak proyek pembangunan infrastruktur terhenti sementara. Dirinya berharap di tahun 2023 pemerintah bisa memprioritaskan lagi terutama perbaikan jalan dan jembatan.
“Pandemi membuat sejumlah sektor terdampak, tak terkecuali terhadap sektor pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur sempat terhenti sementara. Oleh karena itu pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023 harus mengedepankan skala prioritas terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta perbaikan perekonomian,” tutur Kuet Sung.
Menanggapi saran dan masukan Wakil Bupati Sintang, Melkianus menjelaskan bahwa tahun 2023 kita akan tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar sehingga berdampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sasaran utama mengarah kepada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar untuk peningkatan kegiatan ekonimi terutama kepada komoditi yang menjadi unggulan daerah, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan status desa, serta peningkatan peran koperasi dan UMKM,” kata Melkianus.
Melkianus juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen yang tinggi terhadap permasalahan infrastruktur di Kabupaten Sintang.
“Akan terus kami upayakan penanganannya melalui berbagai skema penanganan yang ada,” pungkas nya.