SINTANG, TB- Florensius Ronny, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengatakan bahwa seluruh masyarakat Serawai Ambalau menolak apa yang sudah menjadi rancangan KPU yang tertuang didalam surat KPU tentang jumlah pembagian dapil ditahun 2024.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui dinas Dukcapil untuk bagaimana melakukan verifikasi yang sesungguh-sungguhnya agar kita pastikan seluruh masyarakat serawai ambalau tidak satupun yang tidak terdata dalam data kependudukan di Dukcapil Sintang,” pintanya saat Audiensi dengan Persatuan Masyarakat Serawai Ambalau Kabupaten Sintang di ruang sidang DPRD Sintang, Senin 28 November 2022.

Sepengetahuan Ronny data Dukcapil sudah online maka apupun data yang ada di Dukcapil Sintang akan terkoneksi dengan Kementerian dan Pemerintah Pusat.

“Maka pemerintah kabupaten sintang melalui Disdukcapil harus memastikan bahwa tidak ada satupun masyarakat serawai ambalau yang tidak masuk dalam data kependudukan di Dukcapil Kabupaten Sintang,” pintanya.

“Nah untuk ini maka akan menjadi catatan kita bersama baik itu kita di DPRD maupun teman-teman kepala desa, teman-teman kecamatan dan Dukcapil. Ini mesti ada sinergi yang kuat bagaimana data kependudukan ini bisa selesai dalam waktu yang sesingkat singkatnya,” tambah Ronny.

Pada kesempatan yang sama ia juga mendorong kepala desa menyampaikan data se rill mungkin kemudian dikumpulkan ke kecamatan dan diteruskan ke Disdukcapil.

“Tinggal buat jadwal perekaman E KTP atau perbaikan KTP ke serawai dan Ambalau,” sarannya.

Maka dari itu, ronny minta semua kompak. Kepala Desa diminta untuk mengarahkan masyarakat ataupun melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi untuk perekaman E KTP.

“Sehingga pada saat disdukcapil turun ke serawai dan ambalau atau kedesa bapak ibu masyarakat sudah siap untuk melakukan perekaman E KTP,” pesannya.

Hal tersebut mesti dilakukan secepatnya, apalagi ia mendengar pihak dari 72 Desa yang ada di Serawai Ambalau semuanya meyakini bahwa data yang sesungguh-sungguhnya di desa masing masing kalau ditotalkan itu lebih daripada 30 ribu bahkan data yang sudah dikumpulkan oleh teman teman kades ke kecamatan dengan total 47.315 .

“Apabila data ini sudah terdata dengan baik, saya pikir akan menjadi kesimpulan bahwa data dari KPU yang didapat dari KPU RI dan Kemendagri maka secara otomatis akan gugur karena dengan data yang baru,” tukasnya.

Menurut Ronny tidak mungkin jumlah penduduk bisa berkurang secara signifikan, karena 2019 mampu mendapatkan 4 kursi.

“Maka kemudian menjadi tanda tanya besar kenapa di 2024 malah berkurang mencapai angka 11 ribu. maka hari ini mesti kita yakini bahwa ini ada pendataan yang belum final, ada pendataan yang belum selesai,” ujarnya.