SINTANG, TB – Banyak desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dasar. Permasalahan utama yang mengemuka adalah tidak meratanya sebaran tenaga medis yang tersedia dalam melayani kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. Kondisi ini menyebabkan layanan kesehatan menjadi tidak optimal, bahkan hanya untuk pemeriksaan dasar dan persalinan, sehingga membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera merumuskan kebijakan yang konkret dan menarik untuk mendorong tenaga kesehatan bersedia bertugas di desa-desa terpencil. Ia menekankan bahwa semangat pengabdian saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan dukungan fasilitas dan kenyamanan yang memadai.

“Jangan hanya ditempatkan begitu saja. Harus ada insentif dan dukungan supaya mereka merasa dihargai,” kata Juni.

Menurutnya, insentif tersebut tidak hanya berupa tunjangan finansial, tetapi juga mencakup jaminan tempat tinggal yang layak, akses komunikasi, serta perlindungan selama bertugas.

Juni juga menyoroti bahwa penanganan masalah kekurangan tenaga medis ini tidak boleh bersifat tambal sulam. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak boleh sekadar mengisi kekosongan posisi, tetapi harus direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa biarkan desa-desa yang jauh ini terus kekurangan petugas kesehatan. Ini adalah persoalan mendasar yang menyangkut hak hidup sehat warga negara,” kata Juni.

Dirinya meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk segera menyusun regulasi khusus yang mengatur penempatan dan pemberdayaan tenaga medis di daerah tertinggal. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para tenaga kesehatan.

“Kalau ada aturan yang jelas, ada insentif yang adil, pasti lebih banyak tenaga medis yang mau tinggal dan melayani dengan hati di daerah terpencil,” pungkas Juni.