SINTANG, TB – Sandan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengaku prihatin dengan kondisi tenaga honorer di Kabupaten Sintang saat ini. Dikatakannya saat ini gaji tenaga honorer masih jauh dari kata layak, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih terasa berat.

“Kesejahteraan mereka masih jauh. Saat ini upah diterima mereka hanya lah 1,3 juta perbulan, tentu jumlah ini sangat kecil dan masih jauh dari harapan,” kata Sandan.

Diketahui bahwa, mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sintang pada tahun 2022, ditetapkan dewan pengupah sebesar Rp Rp 2,611,966, itu berdasarkan keputusan dari Gubernur Kalbar. Saat ini upah yang diterima oleh para tenaga honorer di Kabupaten Sintang hanya sebesar Rp 1.400.000 sampai dengan 1.300.000 ribu rupiah dan masih dipotong untuk penanganan covid 19 serta BPJS.

Menurutnya Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini, dirinya memahami kondisi keuangan daerah saat ini dan jika gaji honorer dipaksakan sesuai standar, tentu kedepannya bisa menimbulkan persoalan yang baru. Namun dirinya juga mengatakan akan tetap menyuarakan mengenai gaji tenaga honorer sehinga kedepannya bisa meningkatkan kesejahteraan para honorer di Kabupaten Sintang.

“Kita tau saat ini kondisi keuangan daerah Kabupaten Sintang memang tidak mencapai untuk menutupi angka itu. Jika kita paksakan mengikuti UMR, tetapi kalau tidak mampu kita bayar, tentu akan jadi persoalan yang baru lagi,” jelas Sandan.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini puluhan orang yang tergabung dalam Forum Honorer Kabupaten Sintang mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang untuk melakukan aundiensi salah satunya terkait minimnya gaji yang mereka terima saat ini.

Ada tujuh tuntutan yang mereka sampaikan kepada wakil rakyat diantaranya meminta pengembalian gaji tenaga honorer yang dipangkas untuk penanganan covid 19 dan meminta untuk ditindaklanjuti sehingga apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi tenaga honorer ini dapat segera terselesaikan.