SINTANG, TB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Harjono mengatakan kelemahan terbesar desa terletak pada pembukuan dan kurangnya pemahaman akuntansi. Kendala ini membuat desa kesulitan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan benar.

Harjono menekankan perlunya pembinaan khusus dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa agar desa dapat menyusun SPJ dengan benar.

“Kendala terbesar yang dihadapi desa terletak pada pembuatan SPJ. Misalnya, dalam beberapa kasus, desa mungkin telah melaksanakan kegiatan pembangunan, tetapi dokumen SPJ yang diserahkan tidak lengkap. Oleh karena itu, saya rasa dibutuhkan pendekatan pembinaan khusus, seperti pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), untuk memberikan pemahaman yang memadai,” ujar Harjono.

Menurut Harjono, permasalahan ini muncul karena mayoritas desa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak akan pendekatan pembinaan khusus, seperti pelaksanaan bimbingan teknis, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan meningkatkan keterampilan desa dalam pengelolaan keuangan.

“Desa seringkali tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga perlu dilakukan upaya khusus seperti bimbingan teknis untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya.

Hal tersebut dinilai penting pasalnya seiring pemerintah desa memiliki otoritas dalam mengelola dana desa, upaya ini dianggap sebagai langkah kritis untuk menghindari permasalahan hukum dan memastikan pengelolaan dana desa yang efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Meskipun pemerintah desa berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, mereka memiliki otoritas sendiri dalam mengelola dana desa. Sehingga perlunya pengelolaan dana desa secara cermat dan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghindari potensi masalah hukum,” pungkasnya.