SINTANG, TB – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) di Pendopo Bupati Sintang, Selasa, 12 Agustus 2025 yang lalu.

Rapat dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, yang juga Ketua TP3S Sintang.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas KBP3A Sintang Maryadi menjelaskan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Jika sebelumnya hanya ada desa tertentu yang ditetapkan sebagai lokus penurunan stunting, kini seluruh desa diwajibkan menjadi lokus.

Maryadi juga menyinggung soal naiknya angka stunting Sintang menjadi 31 persen. Ia menegaskan hal itu bukan berarti tim daerah tidak bekerja.

“Naiknya angka stunting menjadi 31 persen, bukan berarti kita tidak bekerja pada tahun sebelumnya. Saya tahu semua anggota tim sudah bekerja dengan baik. Berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting kita sempat menurun 2 persen. Namun menurut Survei Status Gizi Indonesia, angka stunting Sintang naik turun. Pernah terendah di Kalbar, tetapi tahun 2024 naik menjadi 31 persen. Yang logis sebenarnya jika naik turunnya sekitar 2 persen,” jelas Maryadi.

Menurut Maryadi, aksi konvergensi juga mengalami perubahan. Dari 8 aksi dengan 64 indikator kini dipangkas menjadi 4 aksi utama dan 2 aksi pendukung dengan total 31 indikator. “Maka kita melaksanakan rakor ini untuk menyatukan langkah semua pihak agar bisa bekerjasama menurunkan stunting,” kata Maryadi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nuryamin, menilai kenaikan angka stunting bukan hanya dialami Sintang, melainkan juga kabupaten/kota lain di Kalbar, termasuk Pontianak.

“Memang Sintang ini kenaikannya cukup tinggi, yakni 6,2 persen. Tapi angka hanya angka. Yang penting intervensi untuk menurunkan stunting tetap kita lakukan terus menerus. Perbaikan gizi dan sanitasi lingkungan harus diintervensi bersama,” tegas Nuryamin.

Ia menyoroti bahwa persoalan sanitasi menjadi masalah utama di Kalbar. “Jamban tidak sehat ada sekitar 15 ribu di Kalbar, dan air bersih belum merata,” tambah Nuryamin.

Dari sisi kesehatan, Purwitasari, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalbar, mengingatkan agar kenaikan angka stunting tidak membuat daerah patah semangat. Menurutnya, perbedaan data antara Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Terpadu juga perlu dipahami.

“Survei Status Gizi Indonesia ini kan berbasis survei. Satu desa mewakili se-Kabupaten Sintang. Kalau surveinya pas di desa yang banyak stunting, maka datanya untuk se-Kabupaten Sintang menjadi tinggi. SDGs Terpadu lebih baik karena by name by address,” jelas Purwitasari.

Di Kalbar secara umum juga terjadi kenaikan stunting pada 2024, yakni 24 persen. “Sintang menurut SSGI naik 6,2 persen, tetapi menurut SDGs Terpadu hanya naik 0,8 persen. Analisa kami, kesalahannya pada saat memberikan makanan tambahan. Balita itu harus banyak diberi karbo, protein hewani, dan lemak. Sayur hanya untuk melengkapi, jangan terlalu banyak,” pesan Purwitasari.