SINTANG, TB – Selasa, 23 April 2024, Wakil Bupati Sintang, Melkianus, S.Sos, mengikuti acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Lantai 4, Kota Pontianak.

Melkianus, Wakil Bupati Sintang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang telah memenuhi arahan dan saran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi inflasi di wilayahnya.

“Bahkan sejak akhir tahun 2023 sampai Maret 2024, angka inflasi di Kabupaten Sintang sudah sangat rendah,” kata Melkianus.

“Atas keberhasilan kita menurunkan inflasi tersebut, Pemkab Sintang mendapatkan Dana Insentif Daerah 10 miliar yang sudah kita gunakan untuk menjaga inflasi yang sudah rendah tersebut,” terang Melkianus.

Menurut Melkianus dengan adanya pertemuan ini, tentu pihaknya mendapatkan informasi terbaru mengenai kecenderungan pergerakan ekonomi dan inflasi secara nasional dan metode untuk menurunkannya.

“Jadi, hasil rapat ini berguna untuk bekal kami melakukan langkah untuk menjaga angka inflasi di Kabupaten Sintang. Adapun langkah-langkah yang diambil yakni optimasi lahan, optimalisasi penambahan luas tanam, kemudian mendukung kegiatan optimasi lahan / optimalisasi penambahan areal luas lahan di Kalimantan Barat melalui pendampingan, pengawalan dan pengawasan, dan mensinergikan sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangan dalam rangka menjamin keselarasan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan, optimalisasi penambahan areal luas lahan untuk peningkatan produksi padi di Kalimantan Barat,” ungkap Melkianus.

Dalam Rangka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang kesekian kali ini, Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Kegiatan Upaya Khusus Optimasi Lahan (Opla) Rawa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

Harisson menekankan bahwa pada High Level Meeting dalam rangka Pengendalian Inflasi ini yang terdahulu lebih dititik beratkan kepada sektor hilirnya dan sekarang diprioritaskan untuk memperhatikan sektor hulu.

“Dimana dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia menawarkan optimasi lahan rawa atau lahan yang bukan gambut, yang lahan sawahnya dioptimasi melalui kegiatan pembangunan pengairan, drainase, pintu air dan lain-lain,” terang Harisson.

“Sawah yang dioptimasi se-Kalbar ditargetkan sebesar 61.000 hektar yang tadi sudah dibicarakan dengan Para Bupati/walikota yang hadir pada hari ini. Kemungkinan kita baru bisa menyediakan lahan sebesar 31.000 hektar,  dan sisanya nanti pada tahap kedua,” pungkasnya.

Sumber : Rilis Prokopim
Editor : terasborneo.com