SINTANG, TB – Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Kabupaten Sintang, Zulkarnain, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menghambat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik adalah pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2019 yang lalu.

Zulkarnain menyampaikan bahwa saat ini, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik telah dimasukan dalam rencana induk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk periode 2025-2029.

“Semoga pembangunan PLBN Sungai Kelik dapat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),” ujar Zulkarnain.

Zulkarnain menyatakan bahwa, merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 2019 yang menetapkan sebelas PLBN sebagai prioritas nasional, hanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik di Sintang yang belum dibangun.

“Setelah penundaan yang berkepanjangan, kita mulai kembali menelusuri status pembangunan ini pada awal 2023. Intinya, kita akan berjuang memastikan bahwa pembangunan PLBN Sungai Kelik tidak terabaikan mengingat rencana pembangunan ini termasuk dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019 yang menetapkan sebelas PLBN sebagai prioritas nasional,” terang Zulkarnain.

Terakhir, Zulkarnain menerangkan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk pembangunan PLBN telah lengkap, termasuk izin pinjam pakai lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga telah membentuk tim percepatan pembangunan PLBN Sungai Kelik, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, serta melibatkan BPP, Bappeda, dan lintas sektoral terkait.

“Beberapa hal perlu diperbarui, termasuk perpanjangan izin lahan serta penyesuaian biaya DED, yang diperkirakan tidak akan sama seperti tahun 2019,” kata Zulkarnain.

“Tim ini sudah terbentuk dan semua kegiatan harus dilakukan oleh tim ini dimana yang bekerja sama untuk mewakili Kabupaten Sintang. Jika hanya dari pihak kami yang bertindak, dorongannya tentu akan kurang kuat,” pungkasnya.