SINTANG, TB – Selasa, 7 November 2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang mengadakan konsultasi publik untuk menyusun rencana aksi yang akan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang pada periode tahun 2023-2026. Konsultasi ini dilaksanakan di Aula Bappeda Kabupaten Sintang dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari masyarakat secara terbuka dan transparan. Kegiatan dihadiri Kepala OPD, Camat, perwakilan instansi vertikal, dan Non Government Organization.

Imelda Safarisa, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Bappeda Kabupaten Sintang, selaku koordinator pelaksana, menjelaskan bahwa konsultasi publik ini dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang mengedepankan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia.

“Ada juga Peraturan Bupati Sintang Nomor 16 Tahun 2023 tentang rencana penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2023-2026. Konsultasi publik ini untuk memberikan ruang keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan berupa pendapat, saran, masukan dan usulan terhadap substansi draft rencana aksi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim Kabupaten Sintang tahun 2023-2026,” kata Imelda Safarisa.

Konsultasi publik ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapat, aspirasi, dan harapan dari para pemangku kepentingan terhadap strategi kebijakan, program, dan kegiatan operasional yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sintang.

“Kita hari ini akan mendikusikan tentang data kondisi kemiskinan ekstrim, isu kemiskinan ekstrim, dan kebijakan program prioritas, anggaran yang diperlukan dan kaidah dari perencanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Konsultasi publik ini diikuti sekitar 100 orang dari perwakilan OPD, Perbankan, KPKN, tokoh masyarakat, NGO, perguruan tinggi, pelaku bisnis dan media massa,” ujar Imelda Safarisa.

Sumber : Rilis Kominfo Sintang
Editor : Admin terasborneo.com