SINTANG, TB- Sandan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengatakan persoalan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Sintang selalu terkendala keterbatasan anggaran. Dampaknya pemerataan pembangunan sulit diwujudkan.

“Kita mau bagaimanapun kalau dananya tidak ada, tidak bisa. Itulah yang selama ini kita hadapi, bukan kita tidak mau membangun tapi keterbatasan anggaran yang menjadi kendala kita selama ini,” ungkap Sandan di DPRD Sintang belum lama ini.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Serawai dan Ambalau ini menilai perhatian pemerintah sudah cukup baik dan adil bagi masyarakat. Banyak program pemerintah seperti bantuan sosial terealisasi dengan baik di masyarakat. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Apalagi dalam situasi harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi dan BBM yang terus naik.

“Pemerintah itu sangat ingin membangun, baik infrastruktur maupun masyarakatnya, tapi kalau anggarannya minim kita tidak bisa berbuat banyak,” ungkap Sandan.

Saat ini kata Sandan, pihaknya bersama eksekutif baru menyepakati Raperda APBD Kabupaten Sintang tahun 2023. APBD tahun 2023 ditetapkan 1,9 triliun. Dalam 3 tahun terakhir ini APBD Sintang masih dibawah 2 triliun.

“Lebih dari separuh dana tersebut untuk belanja pegawai. Bisa kita bayangkan dengan dana yang segitu tentu tidak akan cukup untuk mengakomodir seluruh kebutuhan termasuk infrastruktur. Karena dana sebesar itu tidak bisa hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur saja, sudah ada porsinya masing-masing,” jelasnya.

Menurut Sandan untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur di Kabupaten Sintang membutuhkan biaya yang besar karena Kabupaten Sintang merupakan wilayah yang luas.

“Hukumnya seperti itu, banyak yang bisa kita lakukan kalau anggarannya itu juga banyak,” tukasnya.

Oleh karenanya, dengan anggaran yang terbatas pihaknya mendorong kepada pemerintah baik Kabupaten provinsi dan pusat dapat terus mengakomodir kebutuhan infrastruktur di daerah dengan memperhatikan skala prioritas.

“Kita selalu menyuarakan dan mendorong agar kegawatdarurutan infrastruktur di Kabupaten Sintang ini dapat diminimalisir namun tidak dapat berbuat banyak apabila anggaran yang kita punya terbatas, sehingga kita mendorong pemanfaatan anggaran tersebut untuk mengakomodir kebutuhan yang mendesak dan prioritas,” pungkasnya.