SINTANG, TB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan kawasan waterfront di Kawasan Sungai Durian. Langkah ini dinilai mendesak menyusul munculnya dugaan adanya praktik pungutan liar (pungli) di kawasan yang menjadi ikon kota tersebut.

Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menegaskan bahwa tanpa aturan yang baku, pengelolaan kawasan tepian sungai itu akan rentan terhadap penyimpangan. Ia menyebut kejelasan SOP bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan mendasar untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak, mulai dari pedagang, pengunjung, hingga aparat pengawas.

“Aturan yang jelas akan menjadi dasar dalam penataan dan pengawasan di lapangan,” ujar Rumpak.

Politisi Partai PDI Perjuangan tersebut menyoroti pentingnya konsistensi dalam penegakan aturan. Menurutnya, dokumen perencanaan yang baik akan sia-sia jika tidak diikuti dengan implementasi yang tegas dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa celah kecil dalam aturan dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan di luar ketentuan.

“Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan celah bagi praktik ilegal. Potensi pendapatan di kawasan waterfront harus dikelola secara resmi oleh pemerintah, bukan oleh pihak yang tidak berwenang,” tegas Rumpak.

Dorongan mendesak dari DPRD ini bukan tanpa alasan. Isu dugaan pungli yang meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha kecil di kawasan waterfront menjadi pemicu utama. Rumpak menilai persoalan ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan dua hal sekaligus: optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jika memang ada pungli, itu tidak boleh. Pengelolaan waterfront harus dilakukan secara transparan dan berada di bawah kendali dinas terkait,” pungkasnya.