SINTANG, TB – Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada menurunnya kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di wilayah terpencil.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Sintang turut memberikan kontribusi nyata. Menurutnya, di tengah tekanan fiskal yang sedang dihadapi, partisipasi dunia usaha menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan.

“Di tengah keterbatasan anggaran yang kita hadapi saat ini, kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sintang sangat kita harapkan,” ujar Hikman Sudirman.

Hikman Sudirman menjelaskan bahwa kontribusi tersebut dapat direalisasikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau melalui skema kerja sama langsung dengan pemerintah daerah. Hal ini dinilai strategis untuk menutupi celah kebutuhan pembangunan yang tidak dapat dijangkau oleh APBD.

“Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial atau kerja sama langsung dengan pemerintah daerah. Ini tentu sangat membantu di tengah keterbatasan anggaran yang sedang kita hadapi,” tambah Hikman Sudirman.

Hikman Sudirman menegaskan bahwa kehadiran perusahaan di Sintang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur. Ia menyebut pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di wilayah yang masih sulit dijangkau.

Hikman Sudirman menekankan bahwa keterlibatan investor bukan lagi sekadar pilihan, melainkan telah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun daerah.