Antrean BBM di Sintang, Anggota DPRD Imbau Masyarakat Tertib dan Tak Lakukan Spekulasi

SINTANG, TB – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, meminta kepada seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sintang untuk memberikan prioritas bagi kendaraan umum dalam pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). Permintaan ini disampaikan menyusul situasi keterbatasan pasokan BBM yang berdampak pada antrean panjang di sejumlah SPBU.

Menurut Santosa, kendaraan umum seperti angkutan kota, ojek, dan kendaraan operasional lainnya memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang mobilitas masyarakat sehari-hari. Jika kendaraan-kendaraan tersebut terkendala dalam memperoleh BBM, maka aktivitas masyarakat, terutama yang bergantung pada transportasi umum, akan terganggu.

“Kendaraan umum perlu mendapatkan prioritas agar tetap dapat beroperasi secara normal di tengah situasi keterbatasan pasokan BBM,” ujar Santosa.

Santosa juga menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pihak-pihak terkait, termasuk aparat kepolisian dan pemerintah daerah, guna memastikan distribusi BBM berlangsung adil dan tepat sasaran. Ia menilai sinergi yang solid antara pengelola SPBU, aparat keamanan, dan Pemerintah Kabupaten Sintang menjadi kunci utama dalam mengatasi potensi keresahan masyarakat akibat kelangkaan BBM.

Santosa menekankan agar pengelola SPBU bertindak lebih tegas dalam mengatur sistem antrean dan pengisian. Ia menyoroti fenomena kendaraan yang terlihat bolak-balik mengisi BBM dalam waktu yang berdekatan, yang diduga melakukan penimbunan atau spekulasi.

“Jangan sampai antrean di SPBU didominasi oleh kendaraan yang bolak-balik mengisi BBM. Pengelola SPBU harus lebih tegas dalam mengatur sistem pengisian, termasuk membatasi pengisian bagi kendaraan yang sama dalam waktu tertentu,” tegasnya.

Selain mengimbau pengelola SPBU dan aparat, Santosa juga mengajak masyarakat untuk tetap tertib dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Ia mengingatkan bahwa tindakan seperti pengisian berulang dengan tujuan penimbunan atau spekulasi hanya akan memperparah situasi dan merugikan masyarakat luas yang juga membutuhkan BBM.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan BBM, tapi kesadaran bersama sangat penting. Mari kita jaga situasi tetap kondusif dan saling menghormati hak sesama pengguna jalan,” pungkasnya.

 

__Terbit pada
21 Maret 2026
__Kategori
Parlemen

Penulis: Admin Teras Borneo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *