Prioritaskan Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Bencana 2026

SINTANG, TB – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Sosial menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan bagi masyarakat rentan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana pada tahun 2026. Langkah ini dinilai penting mengingat kondisi sosial dan ancaman bencana musiman yang masih kerap terjadi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Ulidal Muhtar, menyampaikan bahwa program perlindungan sosial tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan tahun depan. Ia menekankan bahwa bantuan harus benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
“Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas kami, dengan memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Ulidal.
Kelompok yang menjadi perhatian utama meliputi keluarga prasejahtera, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi dan sosial. Menurutnya, kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh kelompok tersebut melalui berbagai program bantuan yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Dinas Sosial juga memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana musiman seperti banjir dan cuaca ekstrem. Kondisi geografis Sintang yang rawan terhadap bencana menjadi alasan pentingnya langkah antisipasi dilakukan sejak dini.
“Kami tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah mitigasi agar dampaknya bisa diminimalisir,” jelas Ulidal.
Ulidal mengungkapkan bahwa sejumlah strategi telah disiapkan, mulai dari penyediaan logistik bantuan, peningkatan koordinasi lintas instansi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kondisi darurat.
“Persiapan ini penting agar ketika situasi darurat terjadi, respons yang diberikan bisa cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik,” tambah Ulidal.
Ulidal menekankan bahwa keberhasilan program sosial dan penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak terkait agar pelaksanaannya lebih efektif.
“Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan, sehingga upaya perlindungan sosial dan penanganan bencana bisa berjalan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.