SINTANG, TB – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartiyus, menegaskan tidak akan memberikan anggaran tambahan pada APBD Perubahan Tahun 2026 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga 1 Juli 2026 tidak mampu mencapai minimal 50 persen realisasi anggaran. Kebijakan tersebut diambil untuk mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan OPD sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Penegasan itu disampaikan Kartiyus yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sintang saat memberikan sambutan pada acara pisah sambut pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Kamis, 15 Januari 2026 yang lalu, di Hall Kantor Bupati Sintang.

Kartiyus menjelaskan bahwa saat penyusunan prognosis semester kedua, realisasi anggaran semester pertama wajib sudah mencapai minimal 50 persen. OPD yang realisasi anggarannya masih berada di kisaran 30–40 persen dipastikan tidak akan mendapatkan tambahan anggaran, kecuali bagi OPD yang memiliki porsi belanja fisik cukup besar pada semester kedua.

Sebaliknya, OPD yang mampu mencapai target realisasi 50 persen pada semester pertama berpeluang memperoleh tambahan anggaran pada APBD Perubahan 2026. Menurut Kartiyus, OPD dengan belanja rutin seharusnya mampu memenuhi target tersebut agar tidak kembali terjadi serapan anggaran yang rendah seperti pada tahun 2025, yang tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia juga menyoroti kondisi anggaran tahun 2026 yang telah mengalami pemangkasan sebesar Rp388 miliar, sehingga anggaran OPD menjadi lebih kecil. Dengan kondisi tersebut, Kartiyus menilai OPD seharusnya mampu menyerap anggaran secara lebih optimal. Tingginya realisasi anggaran, menurutnya, juga dapat membuka peluang tambahan dana dari Kementerian Keuangan RI bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang.