SINTANG, TB- Kabupaten Sintang melakukan penyesuaian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026. Rancangan anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp2,3 triliun harus dipangkas menjadi Rp1,9 triliun, menyusul berkurangnya aliran dana transfer dari pemerintah pusat. Pengurangan sekitar hampir 400 miliar ini dipastikan berdampak signifikan terhadap rencana pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sintang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Lusi, mengatakan bahwa penyesuaian ini membuatnya mengurangi sejumlah program yang sebelumnya telah dirancang bahkan disosialisasikan kepada masyarakat.

“Adapun kegiatan yang telah kita susun bahkan sudah kita sampaikan kepada masyarakat, akhirnya dengan sangat terpaksa dicoret kembali menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Hal ini membuat kita harus menjelaskan kembali kepada masyarakat tentang realitas anggaran yang saat ini kita hadapi,” ungkap Lusi.

Lusi menjelaskan bahwa akar masalahnya adalah pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar. Pengurangan alokasi dana pusat ini langsung memengaruhi postur anggaran daerah.

“Kondisi itu membuat postur anggaran harus disesuaikan kembali dengan kemampuan yang ada,” ujar Lusi.

Dampak terbesar diperkirakan akan dirasakan pada program-program pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan sarana publik lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sektor lain seperti bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan juga berpotensi terkena imbas realokasi atau pengetatan anggaran.

“Harapan kita pemotongan seperti ini tidak terjadi terlalu lama, daerah sangat ini bergantung pada dana transfer untuk mendorong pembangunan,” pungkasnya.

Ketergantungan yang tinggi pada dana perimbangan ini menunjukkan kerentanan fiskal daerah dan mendesak diperlukannya inovasi untuk meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan dan memastikan keberlanjutan program pembangunan jangka panjang. Langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas yang paling strategis dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga di Kabupaten Sintang di tengah keterbatasan anggaran.