SINTANG, TB – Pemerintah Daerah (Pemkab) Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akhirnya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,9 triliun. Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 28 November 2025. Nilai akhir ini mengalami penyesuaian yang signifikan dari usulan awal pemerintah yang mencapai Rp 2,3 triliun, menyusul adanya tekanan fiskal akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, menekankan pentingnya kehati-hatian dan ketepatan dalam menentukan skala prioritas penggunaan anggaran yang telah dipangkas ini. Ia secara khusus meminta agar Pemkab Sintang lebih fokus pada program-program yang bersifat mendesak dan langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Kita mendorong agar Pemkab Sintang lebih fokus pada program-program yang benar-benar mendesak seperti infrastruktur dasar, kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah sektor-sektor yang tidak bisa ditawar,” kata Indra Subekti.

“Kami berharap meskipun anggaran berkurang cukup besar, pemerintah daerah tetap mampu memaksimalkan apa yang tersedia. Ini membutuhkan kreativitas dan perencanaan yang benar-benar matang. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pemerataan pembangunan,” tambah Indra Subekti.

Indra Subekti menilai, strategi alokasi dan eksekusi yang tepat akan menjadi kunci penentu keberhasilan pelaksanaan APBD 2026. Tanpa strategi yang matang, dikhawatirkan pembangunan bisa tersendat dan target-target kesejahteraan masyarakat tidak tercapai.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menetapkan skala prioritas supaya pembangunan tetap berjalan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikelola pemerintah dapat memberi manfaat yang nyata dan sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Sintang,” pungkasnya.

Kesepakatan APBD Sintang 2026 ini kini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan tahun depan. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang lebih ketat tersebut untuk menghasilkan dampak yang maksimal, sesuai dengan arahan dan harapan dewan yang menginginkan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.