SINTANG, TB- Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sintang mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang agar lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, terutama yang disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah. Harapan itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap pidato Bupati Sintang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 pada Paripurna ke-11, Senin 21 Juli 2025.

Anggota Fraksi Demokrat, Lusi menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp213 miliar. Ia menilai kondisi ini menunjukkan masih lemahnya perencanaan anggaran, khususnya dalam belanja modal yang dinilai belum efektif menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperjuangkan penganggaran yang lebih berfokus pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” ujar Lusi dalam sidang paripurna.

Menurutnya, meski belanja modal dianggarkan sebesar Rp325 miliar, namun hanya terserap 85,33%. Bahkan belanja tak terduga hanya terserap 17,79%. Hal ini menurut Lusi menjadi bukti bahwa perencanaan anggaran tahun 2024 belum mampu mengejar ketertinggalan daerah, terutama dalam sektor infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.

“Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak jalan dan jembatan yang rusak, dan ini sangat berdampak pada aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat kita,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny mengakui bahwa SiLPA tahun 2024 memang masih cukup besar. Namun, ia menjelaskan bahwa sisa anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, termasuk dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik, dana bagi hasil, insentif fiskal, serta bantuan provinsi dan pusat.

“Masih besarnya SiLPA tahun 2024 yaitu sebesar Rp213.434.170.239,85 terdiri dari DAK fisik, DAK non fisik, DBH CHT, DBH sawit, DBH DR, DAU earmark, insentif fiskal, BLUD, bantuan keuangan provinsi, hibah BNPB serta penghematan belanja lainnya,” jelas Ronny.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Sintang sependapat dengan DPRD bahwa peningkatan infrastruktur harus menjadi perhatian bersama.

“Kami juga sepakat bahwa peningkatan infrastruktur masih harus menjadi perhatian bersama bagi kita semua, oleh sebab itu diperlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk menjawab kegawatdaruratan infrastruktur di Kabupaten Sintang sehingga alokasi belanja dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan,” jelas Ronny.