SINTANG, TB-  Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sintang meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, pada sidang paripurna ke-11, Senin 21 Juli 2025.

Anggota DPRD Sintang dari Fraksi Hanura, Nekodimus, menyampaikan bahwa meskipun secara umum capaian belanja daerah terbilang baik, masih banyak catatan yang perlu diperhatikan.

“Total belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp 2,09 triliun atau 91,51 persen dari total anggaran belanja. Kami mengapresiasi capaian ini. Namun, kami juga mencermati sejumlah hal penting,” ujar Nekodimus.

Fraksi Hanura menyoroti belanja operasi yang hanya terserap sebesar 89,90 persen, padahal komponen ini sangat penting untuk mendukung pelayanan publik. Selain itu, serapan belanja modal yang hanya mencapai 85,33 persen juga menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan proyek fisik.

“Belanja tidak terduga sangat minim penyerapannya, hanya 17,79 persen. Ini perlu dikaji ulang dalam perencanaan ke depan. Sementara itu, belanja transfer justru melebihi target, yaitu sebesar 101,81 persen. Hal ini perlu dijelaskan lebih lanjut, khususnya mengenai dampaknya terhadap pembangunan daerah,” kata Nekodimus.

Menurutnya, rendahnya serapan di beberapa pos anggaran menunjukkan bahwa perencanaan belum sepenuhnya matang. Fraksi Hanura pun mendorong agar seluruh program yang dianggarkan benar-benar dapat direalisasikan secara maksimal dan tepat waktu.

“Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta mempercepat proses administrasi agar pelaksanaan anggaran tidak lagi terkendala,” ujarnya.

Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny menyatakan bahwa pemerintah daerah menyambut baik masukan dari Fraksi Hanura. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran demi pelayanan publik yang lebih baik.

“Terima kasih atas saran yang baik dan pemerintah daerah setuju untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan realisasi program kegiatan secara maksimal dan tepat waktu demi memberikan pelayanan publik yang baik,” jelas Ronny.