SINTANG, TB- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang minta agar Dinas Perhubungan (Dishub) lebih serius menangani persoalan kemacetan di beberapa titik strategis dalam Kota Sintang. Hal itu disampaikan Ketua sekaligus Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sintang, Vaulinus Lanan, saat membacakan laporan hasil kerja Pansus terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dalam rapat Paripurna pada Rabu, 16 Juli 2025.

Lanan menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan Pansus bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, DPRD Sintang meminta Dishub segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kemacetan di kawasan Jembatan Melawi dan seputaran Tugu Jam. Menurutnya, dua titik tersebut sudah lama menjadi lokasi macet terutama di jam-jam sibuk.

“Kami mendorong Dinas Perhubungan agar melakukan kajian serius terkait rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Salah satu yang perlu dikaji adalah pengaturan lalu lintas untuk kendaraan besar seperti truk roda enam atau lebih, terutama di jam-jam rawan macet,” ujar Lanan.

Lanan menilai rekayasa lalu lintas seperti pengaturan jam operasional truk besar keluar-masuk kota, atau pengalihan jalur sementara, bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi kemacetan yang sering dikeluhkan masyarakat.

Selain itu, DPRD Sintang juga meminta Dishub agar segera mengaktifkan kembali fungsi Dermaga Sungai Ringin sebagai bagian dari transportasi sungai. Dermaga Sungai Ringin dinilai masih bisa dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Sintang.

“Kami mendorong agar dermaga Sungai Ringin bisa kembali difungsikan. Dermaga ini bisa mendukung transportasi sungai yang selama ini menjadi ciri khas daerah kita,” tambahnya.

Dengan menghidupkan kembali dermaga Sungai Ringin, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada jalur darat, sekaligus menghidupkan perekonomian di sekitar kawasan tersebut.

Diharapkan Lanan semua rekomendasi yang telah disusun Pansus DPRD bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan.

“Kami harap Dishub Kabupaten Sintang benar-benar menindaklanjuti catatan ini secara serius, karena menyangkut kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari,” pungkasnya.