SINTANG, TB- Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Nekodimus mendesak pemerintah daerah agar berani menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak taat aturan, terutama yang menyangkut pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Menurutnya, hingga kini belum ada tindakan konkret terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban sesuai izin yang mereka miliki.

“Pemerintah ini punya kewenangan sebagai pembuat aturan dan pemberi izin. Tapi kalau tidak ada ketegasan, ya perusahaan akan terus seenaknya saja. Harusnya ada sanksi bagi yang melanggar,” ujar Nekodimus saat ditemui di Gedung DPRD Sintang belum lama ini.

Nekodimus mengatakan banyak keluhan dari masyarakat soal lahan mereka yang tiba-tiba masuk dalam kawasan HGU tanpa pernah diserahkan secara resmi. Namun ketika masyarakat meminta agar lahan itu dikembalikan, tidak ada tanggapan serius dari pihak perusahaan.

“Kita sudah berkali-kali rapat dengan pihak perusahaan. Mereka janji mau menyelesaikan dan menyesuaikan luas HGU dengan kenyataan di lapangan, tapi sampai hari ini belum ada yang benar-benar dilaksanakan,” jelas politisi Partai Hanura itu.

Ia menilai bahwa diamnya pemerintah dalam menyikapi persoalan ini hanya akan memperburuk keadaan. Menurutnya, jika dibiarkan terus, maka konflik antara masyarakat dan perusahaan akan semakin terbuka dan sulit dikendalikan.

Nekodimus yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Sepauk dan Tempunak ini menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk terus membiarkan perusahaan-perusahaan melanggar aturan tanpa konsekuensi.

“Kalau perusahaan tidak patuh, ya harus ditindak. Kalau tidak bisa diberi peringatan, ya dicabut saja izinnya. Jangan sampai pemerintah malah terkesan melindungi mereka dan membiarkan masyarakat jadi korban,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran perusahaan di daerah seharusnya membawa manfaat, bukan malah menimbulkan keresahan dan merampas hak masyarakat atas tanah yang telah mereka garap secara turun-temurun.

“Kita tidak anti investasi, tapi semua harus patuh aturan. Kalau perusahaan seenaknya, dan pemerintah diam saja, rakyat akan makin hilang kepercayaan,” tegasnya.

Nekodimus menambahkan bahwa DPRD Sintang akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah nyata.

“Jangan tunggu sampai masyarakat bergerak sendiri karena sudah merasa tidak ada keadilan. Pemerintah harus hadir dan tegas,” pungkasnya.