SINTANG, TB – Meskipun jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Sintang saat ini terbilang mencukupi, tantangan lain justru muncul dari sisi distribusi pegawai dan angka pensiun yang terus meningkat setiap tahunnya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sintang, Witarso. Ia menyebutkan bahwa jumlah ASN di Sintang saat ini berkisar di angka enam ribuan, meski fluktuatif karena adanya perpindahan dan pensiun pegawai.

“Secara jumlah, kita sebenarnya sudah lebih dari cukup,” ungkap Witarso.

Namun, kondisi ini tidak sepenuhnya ideal. Witarso menekankan bahwa kekurangan pegawai masih terjadi di sejumlah instansi akibat distribusi yang belum merata dan tingginya angka pensiun. “Kekurangan pegawai di beberapa instansi itu terutama karena pensiun. Dan yang paling banyak pensiun adalah PNS,” ungkap Witarso.

Rata-rata, lanjut Witarso, terdapat sekitar 200 hingga 230 ASN yang pensiun setiap tahun. Bila tidak diimbangi dengan rekrutmen CPNS formasi umum, maka akan timbul kekosongan di berbagai unit kerja. “Bayangkan, rata-rata setiap tahun ada 200 sampai 230 orang yang pensiun. Kalau tidak ada rekrutmen CPNS umum selama tiga tahun, sudah pasti banyak kekosongan,” terang Witarso.

Menurut Witarso, keberadaan ASN baru dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun CPNS memang menambah jumlah personel, namun belum cukup mengatasi persoalan pemerataan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pegawai yang baru direkrut tersebut ditempatkan di sektor pendidikan dan kesehatan. “Sebaran CPNS kita itu banyak di Dinas Pendidikan dan tenaga kesehatan,” ujar Witarso.

“Sebenarnya kalau terkait secara khusus kebutuhan aparatur sipil negara kita, termasuk PNS, ini sudah melebihi,” tambah Witarso.

Namun Witarso kembali menegaskan bahwa yang menjadi perhatian utama bukan hanya soal jumlah, tetapi bagaimana pegawai tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah.