Kuliah Umum FISIP Unka: Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Pelayanan Publik Sintang

SINTANG, TB – Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Kapuas (Unka) Sintang menggelar kuliah umum bertema “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sintang”. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Kapuas Sintang pada Rabu, 30 April 2025.
Kuliah umum ini menghadirkan Syukur Saleh, Kepala Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, sebagai narasumber. Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa semester 4 dari Program Studi Administrasi Publik FISIP Unka Sintang.
Dalam pemaparannya, Syukur Saleh menjelaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam urusan pelayanan publik. Pemerintah pun terus mendorong penggunaan teknologi informasi melalui konsep e-government.
“Keberadaan e-government mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan publik. Pemerintah pusat telah mendorong penerapan ini melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di Sintang, hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE,” terang Syukur.
Ia menambahkan, ada tujuh manfaat utama dari penerapan teknologi dalam pelayanan publik: efisiensi dan efektivitas layanan, perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, partisipasi masyarakat yang lebih baik, kepercayaan publik, transparansi, serta pencegahan tindak korupsi.
Syukur juga memaparkan empat jenis e-government: government to citizen, government to business, government to government, dan government to employees. Menurutnya, Kabupaten Sintang telah menerapkan berbagai platform digital seperti situs PPID, sintang.go.id, sicantik.go.id, OSS RBA, simbg.go.id, dan aplikasi Sibeji.
Namun, ia juga menyoroti lima tantangan dalam penerapan teknologi informasi, yaitu kesenjangan akses internet, ancaman cyber crime, berkurangnya interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, isu privasi, serta biaya pengembangan sistem yang relatif tinggi.
“Meski saat ini Pemkab Sintang belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik, ke depan kami siap menghadirkan layanan yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui dukungan teknologi,” tutup Syukur Saleh.