SINTANG, TB – Arief Setya Budi, Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, menyampaikan harapannya bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit dapat mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi bagi para pelaku usaha perkebunan sawit berkelanjutan di wilayah tersebut.

Saat ini, Kabupaten Sintang mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor perkebunan sawit, diperkirakan sekitar Rp 38 miliar. DBH Kelapa Sawit merupakan dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah dari hasil fee ekspor sawit.

“Pelaksanaan dana ini masih terhambat karena belum adanya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang jelas,” kata Arief Setya Budi.

“Bahkan di beberapa kabupaten lain, ada yang masih ragu untuk melaksanakan kegiatan. Sampai saat ini, belum ada Juklak dan Juknis yang bisa menjadi acuan, sehingga kita masih dalam posisi meraba-raba,” tambah Arief Setya Budi.

Menurut Arief Setya Budi, pembagian porsi DBH di Kabupaten Sintang akan dilaksanakan sekaligus pada tahun 2024, karena pada tahun 2023 pembagian tersebut belum dapat dilaksanakan.

“Pembagian dana tersebut adalah 90 persen untuk infrastruktur, 8 persen untuk pendataan perkebunan, dan sisanya untuk jaminan sosial bagi pekerja yang ditetapkan dengan SK oleh Bupati. Juklak dan Juknis ini harus ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Jenderal Perkebunan, agar pelaksanaan di setiap kabupaten penerima DBH dapat berjalan secara seragam,” beber Arief Setya Budi.

“Karena program ini baru diluncurkan pada tahun 2023, kami berharap bahwa di tahun-tahun mendatang Juklak dan Juknis dapat segera keluar. Sesuai dengan petunjuk pengalokasian, lebih dari 80 persen dari dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berstatus jalan kabupaten,” ungkap Arief Setya Budi.