SINTANG, TB- Desa Kerapa Sepan, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk rencana pembangunan tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Kerapa Sepan pada Senin 16 Januari 2023 kemarin.

Kegiatan musrenbang ini dihadiri oleh seluruh unsur pemerintahan desa mulai dari kepala desa beserta perangkat dan BPD. Musrenbang juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, kader dan tokoh agama, tokoh pendidikan, pendamping desa dan pihak Kecamatan.

Kepala Desa Kerapa Sepan, Robi Darmawan menyampaikan bahwa kegiatan musrenbang yang dilaksanakan pihaknya menghasilkan beberapa usulan yang disampaikan masyarakat. Usulan tersebut didominasi terkait dengan kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan terkait upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

“Usulan masyarakat yang kita tampung nanti akan kita masukkan ke musrenbang tingkat kecamatan,” katanya.

Robi merincikan, usulan masyarakat di bidang infrastruktur diantaranya menyangkut pembangunan infrastruktur jalan seperti jalan tani dan akses jalan baru menuju lahan masyarakat yang masih terisolir. Sementara terkait kegiatan ekonomi salah satunya adalah pengadaan bibit-bibit tanaman untuk menghidupkan kembali lahan tidur masyarakat agar produktif.

“Artinya pembangunan kita terfokus pada hal-hal yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, itu yang mau kita usulkan seperti jalan usaha tani dan pengajuan bibit-bibit pertanian untuk menghidupkan lahan mati yang dimiliki oleh masyarakat,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa poin penting dalam musrembang ini adalah mengusulkan hal-hal yang tidak bisa di akomodir melalui dana desa supaya dapat masuk dalam SIPD kabupaten, provinsi maupun pusat, supaya kebutuhan masyarakat dapat diperhatikan oleh pemerintah.

“Keuangan Desa tidak mampu mengcover semua kebutuhan yang diusulkan masyarakat. Misalnya pembangunan Mes guru di SMP 9 kerapa sepan yang sampai hari ini belum ada. Karena kita tidak mungkin membangun itu dari dana desa,” terang Robi.

Oleh karenanya, kebutuhan infrastruktur di dunia pendidikan tersebut akan diusulkan melalui musrembang tingkat kecamatan agar ke depan dapat diakomodir pemerintah baik melalui APBD Kabupaten, APBD provinsi maupun APBN.

“Hal hal yang tidak bisa di cover melalui dana desa itu yang kita prioritaskan untuk diusulkan di musrenbang tingkat kecamatan,” pungkasnya.