SINTANG, TB – Maria Magdalena, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang yang juga juru bicara fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang mengatakan pemerintah daerah perlu merasionalisasi belanja operasional agar anggaran dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Maria menyikapi belanja modal daerah yang tertuang dalam Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang tahun anggaran 2023.

Ia mengatakan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

“Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sintang berpendapat bahwa, perlunya dilakukan rasionalisasi belanja operasional sehingga dapat menjadi anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Hasil rasionalisasi belanja operasional dapat dialihkan ke belanja modal sehingga keprihatinan kita rakyat Kabupaten Sintang akan buruknya infrastruktur dasar atau kegawatdaruratan infrastruktur sesuai misi saudara Bupati Sintang dapat segera kita atasi bersama,” ungkap Maria di DPRD Sintang belum lama ini.

Adapun Wakil Bupati Sintang, Melkianus menyambut baik dan berterima kasih atas saran dari anggota DPRD Sintang. Ia mengatakan bahwa target belanja daerah sebelum pembahasan sebesar Rp.1.830.453.339.785,00. Setelah pembahasan bertambah sebesar Rp.163.917.258.000,00. Sehingga target belanja daerah setelah pembahasan menjadi sebesar Rp.1.994.370.597.785,00.

“Selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah setelah pembahasan mengakibatkan defisit anggaran sebesar rp.51.002.568.815,00 atau berkurang sebesar Rp.4.500.000.000,00 dari sebelum pembahasan yakni sebesar rp. 55.502.568.815,00,” terangnya di DPRD Sintang pada Rabu 30 November 2022 lalu.

“Terkait saran untuk rasionalisasi belanja operasional sehingga dapat menjadi anggaran yang efektif, efisien dan tepat sasaran, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya untuk mengalokasikan belanja modal guna mengatasi kondisi infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Sintang,” pungkas mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang ini . (Rilis Humas Protokol dan Publikasi Set DPRD Sintang).