DPRD Soroti Dampak Ekonomi dari Kerusakan Jalan

SINTANG, TB – Praktik kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas muatan dinilai tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi daerah. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, menegaskan bahwa kondisi ini harus segera ditangani melalui pengawasan dan penindakan yang lebih tegas.
Menurutnya, kerusakan jalan yang terjadi akibat kendaraan overload akan berujung pada meningkatnya beban anggaran pemerintah daerah. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk program lain justru terserap untuk perbaikan infrastruktur yang cepat rusak.
“Kita juga harus melihat dampak ekonominya. Ketika jalan cepat rusak, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaikinya, padahal anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lainnya,” kata Markus Jembari.
Politisi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa persoalan ini tidak lepas dari masih lemahnya pengawasan di lapangan. Padahal, aturan mengenai batas kapasitas angkutan sudah jelas, namun pelanggaran tetap sering terjadi.
Markus Jembari menekankan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memastikan aturan tersebut ditegakkan secara konsisten. Penindakan tegas, menurutnya, diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar.
“Dinas Perhubungan harus lebih aktif. Pengawasan perlu ditingkatkan dan jika perlu, sanksi tegas harus diberlakukan agar pelanggaran bisa ditekan,” ungkap Markus Jembari.
Selain itu, ia juga mendorong adanya kerja sama antara Dinas Perhubungan dan pihak kepolisian untuk melakukan razia rutin, khususnya di jalur-jalur yang rawan dilintasi kendaraan bertonase berlebih. Langkah ini diyakini dapat menekan angka kecelakaan sekaligus menjaga kondisi jalan agar tetap layak digunakan.
Markus Jembari juga mengingatkan bahwa kendaraan overload bukan hanya merusak jalan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya.
“Kendaraan yang melebihi kapasitas sangat berisiko. Ini menyangkut keselamatan banyak orang dan juga ketahanan infrastruktur,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang konsisten, ia berharap praktik overload dapat diminimalisir, sehingga keselamatan pengguna jalan terjaga dan kualitas infrastruktur dapat bertahan lebih lama.