SINTANG, TB – Kinerja penyerapan anggaran di Kabupaten Sintang kembali menjadi perhatian, terutama terkait masih adanya hambatan dalam pelaksanaan program di lapangan. DPRD menilai, persoalan administrasi dan lemahnya koordinasi antar instansi menjadi faktor yang kerap memperlambat realisasi anggaran.

Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus berulang dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera berbenah agar program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, kegiatan pembangunan seharusnya sudah mulai berjalan sejak awal tahun, tanpa harus tertunda oleh persoalan administratif yang sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat.

“Jangan sampai kegiatan terhambat hanya karena urusan administrasi atau koordinasi yang tidak berjalan baik. Ini harus dibenahi agar pelaksanaan anggaran bisa lebih cepat,” kata Hikman Sudirman.

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai, perencanaan yang matang sejak awal menjadi kunci agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih terarah. Dengan perencanaan yang jelas, hambatan teknis maupun koordinasi bisa diminimalisir sehingga program tidak menumpuk di akhir tahun.

“Jangan lagi menunggu terlalu lama baru bergerak, karena itu justru membuat pekerjaan menumpuk di akhir. Serapan anggaran harus dimulai dari awal tahun,” ujar Hikman Sudirman.

Hikman Sudirman mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap perekonomian daerah. Proyek yang tertunda akan memperlambat perputaran uang di masyarakat, termasuk bagi pelaku usaha lokal.

Untuk itu, Komisi B DPRD Sintang akan terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja OPD. Evaluasi ini bertujuan memastikan seluruh program berjalan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Hikman Sudirman berharap seluruh pihak memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki pola kerja, khususnya dalam hal koordinasi dan penyelesaian administrasi.

“Kalau semua bisa bekerja lebih terkoordinasi dan cepat, maka anggaran yang ada bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.