SINTANG, TB – Pemerataan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Hal ini mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Pendopo Kediaman Bupati Sintang, Kamis, 9 April 2026 yang lalu.

Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Agung Gumiwang, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai, salah satu persoalan mendasar yang hingga kini masih terjadi adalah belum optimalnya sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah. Ia menyebut status jalan di Kabupaten Sintang yang terbagi dalam kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten membutuhkan koordinasi yang kuat agar pembangunan berjalan selaras.

“Kalau tidak ada sinkronisasi yang jelas, pembangunan bisa timpang. Ada daerah yang berkembang, tapi ada juga yang tertinggal. Ini yang harus kita hindari,” kata Agung.

Agung menjelaskan bahwa ketimpangan infrastruktur tidak hanya berdampak pada akses jalan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menyoroti masih adanya ruas jalan kabupaten yang belum dalam kondisi mantap, terutama di wilayah pedalaman yang menjadi basis sektor pertanian dan perkebunan rakyat.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat distribusi hasil produksi menjadi lebih mahal dan tidak efisien. Selain itu, keterbatasan akses juga berdampak pada layanan dasar serta minat investasi yang belum optimal.

“Kalau konektivitas belum memadai, potensi daerah seperti pertanian, perkebunan, hingga perikanan sulit berkembang maksimal. Biaya distribusi tinggi dan akses masyarakat juga terbatas,” jelas Agung.

Agung menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Jalan nasional, provinsi, dan kabupaten tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya arah kebijakan yang terintegrasi.

“Semua harus terhubung dalam satu sistem. Harus ada benang merah kebijakan agar manfaat pembangunan bisa dirasakan merata oleh masyarakat,” ujar Agung.

Selain itu, Agung juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mengusulkan program strategis kepada pemerintah pusat, terutama untuk membuka akses di wilayah yang masih terisolasi. Ia menilai pendekatan kolaboratif antar level pemerintahan menjadi kunci percepatan pembangunan.

Dengan sinergi yang kuat, ia berharap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang dapat berjalan lebih merata dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.