SINTANG, TB – Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sintang hingga tahun 2030 mendatang.

Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2027 di Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026).

Ia mengungkapkan, jalan berstatus kabupaten di Sintang saat ini memiliki panjang sekitar 1.787 kilometer. Namun, baru 13,13 persen yang berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya masih dalam kondisi rusak sedang hingga berat.

“Setelah satu tahun menjalankan RPJMD, kita masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis dan tantangan besar, terutama pada aspek penyediaan layanan dasar infrastruktur. Persentase jalan dalam kondisi mantap baru mencapai 13,13 persen, sementara sisanya rusak sedang hingga berat. Akses air bersih baru 54,2 persen, akses sanitasi layak 70,1 persen, serta rumah layak huni mencapai 94,1 persen. Sementara itu, pembangunan SDM yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berkembang di bawah harapan kita bersama,” terang Bupati Sintang.

Selain itu, ia juga menyoroti kondisi ekonomi daerah yang masih menghadapi tantangan.

“Pada aspek ekonomi, pertumbuhan masih stagnan di kisaran 4–5 persen, serta tingkat kemiskinan yang masih perlu ditekan. Seluruh kondisi ini merupakan gambaran isu strategis yang harus kita pecahkan bersama. RKPD 2027 menjadi salah satu instrumen utama untuk mengatasinya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Sintang menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan.

“Berdasarkan permasalahan dan isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang, sesuai arah kebijakan RPJMD 2025–2029, menetapkan tema RKPD tahun 2027, yaitu ‘Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk memperkuat daya saing daerah yang berkelanjutan’,” jelasnya.

Ia menambahkan, tema tersebut akan menjadi panduan dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Tema RKPD ini mengarahkan kita untuk fokus pada peningkatan infrastruktur jalan dan permukiman, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi daerah melalui UMKM, koperasi, pertanian, dan pariwisata, pengendalian inflasi, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan,” tutupnya.