SINTANG, TB – Pemerintah Kabupaten Sintang diminta untuk segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi akses jalan di wilayah Inggar, Kecamatan Kayan Hilir. Pasalnya, jalur tersebut memiliki peran strategis karena menghubungkan sejumlah desa hingga ke kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Kapuas Hulu. Akses ini bukan sekadar jalur penghubung biasa, melainkan urat nadi perekonomian bagi warga di beberapa desa yang menggantungkan hidup pada kelancaran distribusi hasil bumi dan mobilitas sehari-hari.

Kondisi jalan yang belum memadai ini menjadi sorotan Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni. Ia menilai bahwa tanpa adanya perbaikan segera, aktivitas masyarakat di wilayah pedesaan tersebut akan terus terhambat. Menurutnya, infrastruktur yang memadai merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda mengingat tingginya ketergantungan warga pada jalur tersebut.

“Jalan khususnya wilayah Inggar saat ini sangat membutuhkan penanganan dan perbaikan agar dapat menunjang aktivitas masyarakat. Akses jalan ini menjadi penopang urat nadi perekonomian bagi warga di beberapa desa,” ungkap Juni.

Juni menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan seperti Kayan Hilir sangat bergantung pada akses jalan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Mulai dari petani yang hendak memasarkan hasil panen, ibu hamil yang membutuhkan layanan kesehatan, hingga anak-anak yang bersekolah, semuanya terhambat ketika kondisi jalan dalam keadaan rusak. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas jalan di kawasan tersebut.

“Harapan kita jalur Inggar ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kondisi jalan yang kurang memadai dapat menghambat distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat,” tegas Juni.

Menurutnya, persoalan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan kecamatan seperti ini harus menjadi prioritas karena menyangkut hak dasar warga untuk mengakses pelayanan publik. Juni juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara merata, termasuk di wilayah-wilayah yang masih tergolong sulit dijangkau.