SINTANG, TB – DPRD Kabupaten Sintang resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sintang untuk Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari siklus pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

Pansus yang beranggotakan 12 orang tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Chomain Wahab dan Juni sebagai Wakil Ketua pansus. Meski telah dibentuk, Chomain mengaku tidak akan terburu-buru memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum ada pijakan yang jelas.

“Kita tentu akan koordinasi dulu dengan pimpinan DPRD sebelum memasuki pembahasan bersama organisasi perangkat daerah,” kata Chomain Wahab.

Chomain Wahab menjelaskan, koordinasi dengan pimpinan DPRD sangat krusial untuk menyepakati jadwal efektif, ruang lingkup teknis, serta target antara dalam setiap tahapan pembahasan. Tanpa koordinasi yang matang, dikhawatirkan pembahasan akan berjalan tanpa arah.

Pansus ini langsung memasang target ambisius. Dalam waktu kurang lebih satu bulan ke depan, seluruh rangkaian pembahasan harus sudah mencapai kesimpulan akhir. “Target kita harus selesai bulan depan dan seluruh rangkaian pembahasan harus rampung dalam waktu yang telah ditentukan,” terang Chomain Wahab.

Dengan target penyelesaian pada April 2026, Pansus akan bekerja ekstra keras. Fokus utama mereka adalah menelaah isi LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025 secara utuh, mulai dari capaian program, realisasi serapan anggaran, hingga permasalahan yang muncul di lapangan.

Proses pembahasan tidak akan sekadar membaca laporan, melainkan juga mencermati berbagai catatan penting yang melekat pada LKPj tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang biasanya menyertai catatan-catatan atas temuan-temuan di tahun sebelumnya.

Chomain Wahab berharap seluruh kerja keras 12 anggotanya bisa bermuara pada rekomendasi yang benar-benar aplikatif bagi pemerintah daerah.

“Saya berharap hasil kerja pansus dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja ke depan,” tutup Chomain Wahab.